Pendaftaran APNIC Training & APJII OPM 2009 telah dibuka! Kepada Yth.
Anggota APJII & Direct Member IDNIC
Bersama ini kami sampaikan bahwa pendaftaran ... more>>
APNIC 26 Meeting, 25 - 29 August 2008. Christchurch - New Zealand APNIC invites you to Christchurch, New Zealand, for APNIC 26. Official website more>>
AS number change could affect Internet routing from 1 January 2009 Manufacturers urged to upgrade routers and network management
software to support the use of ... more>>
Krisis Keterbatasan Ketersediaan Alokasi IPv4
Siaran Pers No. 204/DJPT.1/KOMINFO/12/2007
Krisis Keterbatasan Ketersediaan Alokasi IPv4 Dikhawatirkan Menjadi Penghambat Laju Pertumbuhan Internet dan Berkontribusi
Menurunkan Daya Saing Indonesia
Ditjen Postel dengan berbagai pihak yang berkepentingan (APJII, penyelenggara telekomunikasi, Mastel, perguruan tinggi dan
lain-lain) pada tanggal 4 Desember 2007 pagi hingga siang telah mengadakan workshop di suatu hotel tentang sosialisasi
tentang krisis alokasi IPv6. Sebagai informasi, IP Address ini merupakan salah satu sumber daya Internet yang terbatas
jumlahnya dan menjadi satu-satunya sistem pengalamatan jaringan Internet. Sistem pengalamatan ini memungkinkan komunikasi
antar jaringan di dalam internet. Sejak 1983, sistem pengalamatan yang digunakan adalah IPv4 dengan jumlah sekitar 4
milyar.
IANA sebagai lembaga pengelola alamat IP, menyatakan ketersediaan alamat IP telah semakin terbatas, tinggal 700 juta alamat
IP (46 kali /8). Jumlah ini sangat kritis untuk dialokasikan mengingat pertumbuhan Internet saat ini di seluruh dunia sangat
cepat. Perkembangan teknologi telekomunikasi di masa depan seluruhnya akan berbasis IP sehingga membutuhkan jumlah alamat
yang sangat besar. Jauh lebih banyak, bekali lipat dari ketersediaan IPv4 saat ini. Sebagai referensi, analis senior APNIC
Mr. Geoff Houston melakukan proyeksi matematis model konsumsi IP. Proyeksi tersebut menunjukkan alokasi IPv4 di tingkat IANA
akan habis pada tahun 2010 dan akan disusul penyerapan pada tingkat regional pada tahun 2011. Sedangkan pada tingkat pengguna
(lokal) akan habis maksimal pada tahun 2012. Model konsumsi IP hasil proyeksi Mr. Geoff Housten menunjukkan adanya percepatan
penggunaan IPv4 yang sebelumnya pada tahun 2006 diperkirakan baru akan habis pada tahun 2014. Melihat trend pemanfaatan IP
saat ini dan tingginya tingkat pertumbuhan layanan broadband, IPv4 mungkin akan habis lebih cepat lagi.
Proyeksi kebutuhan alamat IPv4 di Indonesia sampai tahun 2012 akan mencapai tingkat pertumbuhan sejalan dengan jumlah
pengguna Internet yaitu mencapai 80 juta. Namun pada kenyataannya penyerapan dan pemanfaatan alokasi alamat IP masih sangat
terbatas. Pada awal tahun 2008 dengan tingkat pengguna Internet akan mencapai hampir 30 juta orang, distribusi IPv4 baru
mencapai jumlah 500 ribuan (setara /13). Kondisi ini sangat tidak seimbang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan
dan pertumbuhan infrastruktur, pengguna dan aplikasi Internet Indonesia.
Infrastruktur jaringan Internet terus bertambah, semakin merata dan terjangkau harganya. Pada tahun 2010 jaringan Fiber Optik
proyek Palapa Ring akan mulai beroperasi. Jaringan ini pada 2012 akan menghubungkan 50% dari 465 kota di Indonesia dengan
total kapasitas mencapai 600 Gbps. Jaringan ini akan menyumbang sedikitnya 10 juta pengguna Internet baru. Sedangkan jaringan
Internet pendidikan yang telah mulai dibangun sejak tahun 2006, diperkirakan pada 2012 akan menghubungkan 30 juta siswa ke
Internet. Akses Internet mobile (selular dan BWA) akan menghubungkan 10 juta pengakses.
Aplikasi Internet serta berbagai layanan konten juga akan meningkat pesat. Selain aplikasi bisnis, yang akan banyak
membutuhkan alamat IP adalah penyelenggara konten pendidikan dan pemerintahan serta layanan mobile. Pemanfaatan sumber daya
Internet seperti domain dan IP akan bergeser dari institusi menjadi individual. Dari perkantoran dan sekolah, beralih ke
rumah dan layanan mobile. Teknologi akan makin konvergen dan berjalan pada platform tunggal berbasis IP, sehingga akan timbul
ketergantungan terhadap alamat IP. Keterbatasan ketersediaan alokasi IPv4 secara pasti akan menghambat laju pertumbuhan
Internet yang artinya akan menurunkan daya saing bangsa Indonesia.
Keterbatasan sumberdaya IPv4 mengakibatkan timbulnya kompetisi antar negara untuk mendapatkan alokasi IP lebih banyak demi
mencukupi kebutuhannya. Pemerintah Indonesia bersama komunitas Internet nasional akan memperjuangkan alokasi IP hingga
sedikitnya sejumlah 32 juta alamat (setara 2 x /8) sebagai solusi jangka pendek sampai dengan tahun 2012 demi mengamankan
kepentingan nasional dan stabilitas Internet. Untuk menghindari terjadinya krisis, Pemerintah Indonesia dan komunitas
Internet nasional telah menyiapkan langkah antisipasi, antara lain :
1.
Mengupayakan perubahan kebijakan alokasi alamat IPv4 tingkat regional
(APNIC) agar mempertimbangkan kebutuhan negara yang potensi pertumbuhan infrastruktur, konten dan pengguna Internetnya sangat
besar seperti Indonesia. Jangan sampai negara yang lebih kecil skalanya bisa mendapat alokasi IPv4 lebih banyak seperti
terjadi saat ini
2.
Mendorong percepatan penyerapan IPv4 di tingkat nasional antara lain
melalui aplikasi jaringan baru dan peningkatan jaringan eksisting yang masih menggunakan NAT serta memberikan insentif untuk
mengajukan aplikasi IPv4 dalam jumlah sangat besar (bulk)
3.
Perubahan road map transisi menuju IPv6 dan menyelenggarakan berbagai
program untuk mendorong percepatan implementasi. Diharapkan menjelang tahun 2012 proses transisi ini akan mampu mengambil
alih dan memindahkan jaringan IPv4 ke IPv6.
IPv6 adalah solusi satu-satunya krisis alokasi IPv4. IPv6 memiliki banyak kelebihan seperti kemanan, kemampuan konfigurasi
dan routing otomatis serta jumlah pengalamatan yang mencapai 2^128, setara dengan setiap inci permukaan bumi. Jauh lebih
banyak dari IPv4 yang hanya sejumlah 4 Milyar. Akan tetapi, riset, pengembangan dan implementasi IPv6 sejauh ini masih sangat
terbatas dan jauh lebih lambat dibandingkan percepatan konsumsi IPv6. Belum ada satu pun negara yang merasa telah memiliki
kemampuan dan keterampilan dalam mengelola IPv6. Koordinasi antar negara juga masih sangat rendah. Sehingga ada kekhawatiran
IPv6 tidak akan siap menggantikan IPv4 pada saat puncak krisis tercapai. Bila semula krisis diproyeksikan terjadi pada tahun
2018 - 2025, ternyata laju percepatan pada saat ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2012.
Implementasi IPv6 memang masih belum populer. Banyak hal menjadi kendala, seperti belum banyaknya translator jaringan IPv4 ke
jaringan IPv6, kelambanan dan keengganan para Penyelenggara Jasa Internet (ISP) untuk memulai adopsi IPv6 ke dalam
jaringannya karena perlu investasi baru yang tidak sedikit pada sistem inti dan pendukung. Hingga masalah belum tersedianya
perangkat dan aplikasi yang secara native berjalan pada IPv6 serta pengguna akhir yang belum siap dengan perubahan tersebut.
Akan tetapi, sebenarnya seluruh pemangku kepentingan Internet nasional sebenarnya telah menyadari bahwa kondisi krisis alamat
IP ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Tinggal masalah membangun kesepakatan untuk melakukan upaya percepatan
penanggulangan, salah satunya dengan transisi menuju ke IPv6 secara menyeluruh.
Pemerintah bersama pemangku kepentingan Internet nasional pada tahun 2006 berinisiatif membentuk Indonesia IPv6 Task Force
(ID-IPv6TF), yaitu gugus tugas yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dengan seluruh unsur terkait di dalam industri
Internet Indonesia dan dalam perjalanannya selama ini telah menjalankan road map sbb.:
2006
Tahapan Sosialisasi, Riset dan Pengembangan Teknis IPv6
Sosialisasi :
- Teknologi, standar dan policy global
- Peningkatan pengetahuan IPv6 dan mendorong peran serta komunitas
- Melakukan sosialisasi hasil pengembangan model implementasi dan regulasi
Pengembangan model implementasi :
- Menyusun best practice implementasi
- Membangun jaringan IPv6 terbatas
- Dokumentasi model implementasi IPv6
Pengembangan policy nasional :
- Identifikasi materi-materi policy nasional yang akan dimuat
- Menyusun draft policy nasional
- Menyusun regulasi
- Konsultasi publik
Peran serta dalam komunitas global :
- Pengembangan IPv6, standarisasi, policy, dan Internet governance
2007
Tahapan Pengembangan Infrastruktur dan Konten berbasis IPv6
Meningkatkan produk nasional berbasis Ipv6 berkoordinasi dengan riset perguruan
tinggi.
Evaluasi skema implementasi dan distribusi IPv6 nasional.
Evaluasi proses transisi oleh Pemerintahan dan lembaga publik.
Evaluasi implementasi dan penggunaan infrastruktur IPv6 nasional.
Evaluasi keamanan jaringan IPv6.
2008
Tahapan Pengembangan Aplikasi dan Proses Transisi
Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk membentuk trainer dan instruktur.
Desain jaringan dan upgrade aplikasi eksisting.
Percepatan proses transisi IPv4 ke IPv6.
Mengembangkan potensi aplikasi.
Menciptakan programer aplikasi IPv6.
Monitoring dan evaluasi implementasi transisi eksisting.
Sebagian besar target road map memang telah tercapai, akan tetapi sejumlah agenda tidak dapat tercapai akibat masih rendahnya
tingkat pemahaman publik, termasuk dari kalangan para pemangku kepentingan sendiri. Akibatnya, tingkat partisipasi terhadap
road map IPv6 juga sangat terbatas. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan road map dan agenda transisi IPv6
menyesuaikan kondisi faktual saat ini.
Rancangan road map IPv6 versi revisi akan diawali pada tahun 2008 dan akan lebih banyak menekankan urgensi upaya migrasi dari
IPv4 dan implementasi IPv6. Diharapkan dengan perubahan ini akan dapat meningkatkan perhatian dan sense of crisis dari para
pemangku kepentingan. Road map akan terbagi dalam 3 pentahapan:
2008
Tahapan Persiapan
Inventarisasi Infrastruktur:
- Konsolidasi IPv4 yang telah teralokasi (APJII, IX, IP historical) untuk memetakan total IP existing.
- Identifikasi kebutuhan IP (e-gov, jardiknas, operator jaringan, dll.).
Training Need Analysis:
- Menggalakkan program pelatihan IPv6 lintas sektoral.
- Mencari peluang pelatihan spesifik IPv6 secara meluas (Indonesia brainware - Pakistan case).
Threat & Risk Assessment:
- Insentif untuk penggunaan IP public (IPv4? IPv6?).
- Implementasi Dual capable network di backbone infrastructure dan IX.
Procurement Policy Review:
- Persyaratan kompatibilitas IPv6 di seluruh pengadaan perangkat infrastruktur (operator &
pemerintah).
Building (comprehensive) IPv6 Awareness:
- Dorongan penggunaan IP public di seluruh NAP, ISP.
- Reminder kepada CIO operator, instansi pemerintah dan corporate user.
- Reminder kepada KPDE/BPDE.
- Stimulan untuk katalis aplikasi berbasis IPv6 (melalui mis. Sayembara).
- Event IPv6 portability (awareness untuk vendor perangkat).
2009 - 2011
Tahapan Transisi
Inventarisasi Infrastruktur lanjutan.
Pertumbuhan aplikasi (konten) berbasis IPv6.
Joint IPv6 network (B to B).
2012
Tahapan Implementasi
Aplikasi (content) berbasis IPv6 meluas.
Jaringan IPv6 in-place.
Dual capable network still in-place.
Selanjutnya Taskforce IPv6 Nasional akan lebih meningkatkan koordinasi. Salah satunya dengan menyusun rincian kegiatan
bersama masing-masing pemangku kepentingan terkait dan secara intensif melakukan pemantauan pelaksanaannya. Dengan demikian,
akan dapat dipastikan terjadinya pencapaian road map sesuai yang diharapkan.
